ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 149/PUU-XXIII/2025: MENILAI DEFISIENSI WARNA SEBAGAI ISU KONSTITUSIONAL: Menilai Defisiensi Warna Sebagai Isu Konstitusional - abadi, suwarno; Sofia, Sofia (Seminar Nasional dan Call For Paper 2025 dengan tema "Inovasi Inklusif Gender dalam Sociopreneurship" PSGESI LPPM UWP, 2025)
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PUU-XXIII/2025 menghadirkan kembali perdebatan mengenai batas kewenangan hakim konstitusi ketika berhadapan dengan persoalan teknis yang berdampak pada kelompok rentan. Permohonan yang diajukan penyandang defisiensi warna untuk menafsir ulang definisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada dasarnya tidak hanya menyentuh aspek keselamatan lalu lintas, tetapi juga persoalan kesetaraan dan aksesibilitas yang dijamin oleh konstitusi. Namun Mahkamah memilih untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Artikel ini menelaah alasan Mahkamah melalui pendekatan yuridis normatif dan membacanya dalam kerangka pemikiran Suwarno Abadi tentang judicial restraint, fungsi MK sebagai negative legislator, serta batas diskresi hakim. Dalam dua artikelnya, Abadi menekankan perlunya kehati-hatian hakim agar tidak mengambil alih peran pembentuk undang-undang, terutama ketika persoalan yang diuji lebih tepat diselesaikan melalui kebijakan teknis. Analisis ini menemukan bahwa keputusan Mahkamah sejalan dengan gagasan tersebut: meskipun menyadari adanya hambatan yang dialami penyandang defisiensi warna, Mahkamah menilai bahwa ketentuan APILL tidak cukup menimbulkan pelanggaran konstitusional untuk memaksa penafsiran baru. Putusan ini sekaligus memberi pesan penting kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki standar APILL agar lebih inklusif, tanpa menjadikan Mahkamah keluar dari koridor kewenangannya.