PENGATURAN TENAGA MEDIS SEBAGAI PENERIMA GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI

Abstrak

Tenaga medis terindikasi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dengan melakukan pelanggaran etik yang dikemas dalam bentuk kerjasama atau menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Praktik gratifikasi ini dilakukan guna tenaga medis mengkomersialisasikan atau mempromosikan produk berupa obat hasil produksi dari perusahaan farmasi, sehinnga tenaga medis mendapatkan insentif. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui aturan tentang tenaga medis yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisir dan melakukan studi kepustakaan. Adapun kesimpulan dari penulisan ini ialah praktik yang dikemas dalam bentuk kerjasama antara tenaga medis dengan perusahaan farmasi ini bertentangan dengan independensi etika profesi. Dalam penegakan hukum bagi tenaga medis sebagai penerima gratifikasi berstatus ASN yakni diberlakukan Pasal 12 B UU No. 31/1999 Juncto UU No. 20/2001 tentang UU PTPK, sedangkan tenaga medis berstatus swasta atau non ASN diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 3 UU No. 11/1980 Tentang Tindak Pidana Suap