MAKNA FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peran krusial menegakan keadilan dan keteraturan, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Termaksud di lembaga pendidikan perguruan tinggi. Frasa “tanpa persetujuan korban” dalam permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 menuai banyak polemik yang dianggap sebagai suatu upaya melegalkan perzinahan di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna frasa tanpa persetujuan korban setelah diterbitkannya pedoman permen PPKS. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan frasa tanpa persetujuan korban dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, h, l, dan huruf m bertentangan dengan norma agama di indonesia. Serta tidak sesuai dengan kaidah kebahasaaan. Frasa tersebut seakan tidak memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, melainkan fokus kepada (korban) yang memberikan penolakan/tidak menyetujui tindakan kekerasan tersebut. Serta mengabaikan norma agama yang berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat indonesia. Diterbitkannya pedoman permen PPKS khusus frasa tanpa persetujuan korban justru memperkuat gagasan pemahaman bahwa frasa tersebut bertentangan dengan tujuan dibentuknya peraturan ini. atas dasar tesebut diharapkan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi perlu mengkaji ulang serta membenahi frasa “tanpa persetujuan korban” guna memenuhi norma agama sebagai amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.